Peraturan Pemerintah Mengenai Undang – Undang Ketenagakerjaan



UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2 menjelaskan tentang masa kerja karyawan 1 tahun lebih tetapi tidak sampai 2 tahun maka jika dipecat harus mendapat pesangon senilai 2 bulan gaji. Berlanjut lagi, untuk karyawan yang diberhentikan secara sepihak tetapi sudah bekerja selama 2 tahun lebih dan tidak mencapai 3 tahun maka pesangonnya 3 bulan gaji. Dengan demikian, jika ada PHK atau pemutusan hubungan kerja maka tidak bisa dilakukan secara semena – mena. Perusahaan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan tertib.  PHK pun harus beralasan. Jangan sampai PHK dilakukan karena sebab – sebab yang kurang sesuai. Misalnya saja untuk melakukan ibadah, semua karyawan sudah dilindungi oleh Pasal 80 tentang ibadah. Jadi, karyawan tidak bisa diberhentikan karena meminta cuti perayaan agama dan meminta waktu beribadah di sela kerja. 


  1. Undang – Undang Tentang Jam Kerja Karyawan
Ternyata, memberlakukan jam lebur juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh perusahaan. Jadi, ada aturan pemerintah yang secara resmi mengatur tentang jam kerja. Pada Pasal 77 UU Ketenagakerjaan, jika karyawan memiliki 5 hari kerja maka maksimal waktu setiap harinya adalah 8 jam. Sedangkan bagi karyawan yang memiliki 6 hari kerja maka maksimal waktu setiap harinya adalah 7 jam. Jika terjadi kelebihan pesanan atau sesuatu hal yang membuat perusahaan perlu tenaga ekstra dari karyawan, maka penambahan jam lembur maksimal 3 jam. Itu pun harus dengan persetujuan karyawan yang bersangkutan dan dengan ditambah oleh gaji lembur terpisah. Maksimal jumlah waktu lembur dalam sepekan adalah 14 jam.

  1. Aturan Untuk Mengambil Cuti
Setiap orang butuh mengambil cuti untuk berlibur atau jika ada acara keluarga yang harus didatangi. Hak – hak untuk mengambil cuti diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat 2 yang menjelaskan bahwa jumlah waktu cuti adalah 12 hari dalam setahun apabila sudah bekerja selama minimal 1 tahun. Selain itu, hari cuti tidak boleh disamakan dengan hari libur nasional. Selain itu, Pasal 93 juga menjelaskan tentang jumlah cuti di hari penting misalnya 3 hari saat menikah, 2 hari saat ada keluarga dekat yang meninggal dunia, serta 2 hari jika istri melahirkan. Oleh karena itu, jangan khawatir untuk mengambil hak cuti yang memang sudah tersemat. 

  1. Hak Upah Karyawan
Merasa kurang pas dengan jumlah upah yang diterima? Pahami dulu, berapa upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan – jangan, upah masih kurang atau yang salah adalah pola hidup pribadi. Jadi, UU Ketenagakerjaan telah membuat aturan di Pasal 93 ayat 2 yang menerangkan tentang jumlah upah karyawan pria dan wanita harus setara karena bekerja pada lini sederajat. Selain itu, apabila ada izin yang masuk akal misalnya menikahkan anak, istri melahirkan atau ada keluarga yang meninggal maka harus tetap mendapatkan upah sesuai ketentuan UMR atau Upah Minimum Regional. Besarnya UMR tiap daerah berbeda – beda disesuaikan dengan tingkat cost of living

  1. Keselamatan Serta Kesehatan Kerja (K3)
Saat ini, kampanye tentang Keselamatan Serta Kesehatan Kerja (K3) semakin gencar dilakukan banyak pihak. Hal ini didasari oleh masih banyaknya kecelakaan yang terjadi saat seorang karyawan melakukan pekerjaan. Karena kadang berhubungan dengan mesin atau alat – alat berbahaya, UU Ketenagakerjaan sudah memberikan aturan khusus yang harus dipatuhi tentang standar keamanan. Setiap perusahaan harus selalu menaatinya karena tanpa hal itu akan lebih banyak lagi terjadi kecelakaan saat bekerja.

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Peraturan Pemerintah Mengenai Undang – Undang Ketenagakerjaan"

  1. Valuable information! Looking forward to seeing your notes posted. The information you have posted is very useful. Keep going on, good stuff. Thank you for this valuable information.
    https://apkdownloads.net/faceslikes/

    ReplyDelete